Era Baru Kerjasama Perikanan RI-RRT

Jakarta, 3/10 Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri RRT menandatangani Memorandum Saling Pengertian (MSP) Kerja Sama Perikanan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian Pertanian Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Penandatangan MOU disaksikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden RRT, Xi Jinping di Istana Negara Jakarta, Rabu (2/10).

MSP Kerja Sama Perikanan RI-RRT memuat kesepakatan kerjasama terkait promosi investasi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. MSP juga memuat kesepakatan kerjasama pemberantasan praktek IUU Fishing, implementasi Port State Measures serta pertukaran data dan informasi perikanan.Terutama, terkait data ekspor dan impor produksi perikanan, data pendaratan ikan, registrasi kapal dan data penghapusan sertifikat negara asal kapal atauDeletion Certificate.

"Melalui penandatanganan MSP ini diharapkan dalam waktu dekat dapat mempercepat pembangunan sektor perikanan melalui program industrialisasi perikanan. Terutama, terkait upaya peningkatan fasilitas investasi industri perikanan tangkap terpadu di dalam negeri," jelasnya.

Melalui MSP RI-RRT, juga tengah dijajaki peluang pengembangan fasilitas pendukung industri penangkapan ikan, antara lain rencana pembangunan galangan kapal perikanan di Indonesia. Sedangkan investasi terkait sumberdaya manusia (human investment), akan dilakukan peningkatan kapasitas kemampuan dan keterampilan awak kapal (ABK) Indonesia yang bekerja pada perusahaan joint investment dengan investor asal RRT. Selanjutnya peningkatkan kemampuan SDM dalam teknologi penangkapan ikan yang lebih baik maupun keterampilan dalam hal penanganan mutu ikan di atas kapal.

Nilai Strategis

Penandatanganan MSP Kerja Sama Perikanan RI-RRT mempunyai nilai strategis. Mengingat, kepentingan KTT APEC Summit Leaders 2013 di Bali, MSP ini menunjukan komitmen yang tinggi dari kedua negara, khususnya KKP dalam rangka mendorong perdagangan dan investasi (trade and invesment) di kawasan ekonomi Asia Pasific (APEC).  Di mana, kerjasama anggota APEC akan memperkuat pengembangan perikanan tangkap di kawasan Samudera Pasifik.  Apalagi, pada Juni 2013 lalu Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Gellwynn Jusuf berhasil membawa Indonesia diterima sebagai Non-Cooperating Member (CNM) pada Organisasi Perikanan Tuna Regional Inter American Tropical Tuna Commission (IATTC).  “Bulan September 2013, Indonesia juga telah berhasil meratifikasi konvensi bagi keanggotaan penuh Indonesia di The Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC),” ujarnya.(antaranews)