Impor
kedelai bukti pemerintah gagal swasembada pangan
 |
| kacang kedelai |
Koalisi Rakyat untuk
Kedaulatan Pangan (KRKP) menilai paket kebijakan pembebasan bea masuk impor kedelai dan
kemudahan impor adalah kegagalan pemerintah. "Kebijakan ini sungguh
menunjukkan kegagalan pemerintah," ujar Advokasi KRKP, Said Abdullah, Rabu
(25/9/2013).
Said menjelaskan, kebijakan
ini jelas menunjukkan pemerintah tidak berpihak kepada petani produsen kedelai dalam
negeri. Penghapusan tarif impor hanya akan menempatkan kedelai lokal
dan petani makin tersudut.
"Harga turun, produksi
berkurang, akhirnya akan semakin jauh dari kata swasembada dan berdaulat
pangan” ungkap Said.
Said pun menilai pemerintah
gagal menjalankan undang-undang terkait pangan yang mengamanatkan perwujudan
kedaulatan pangan. Alih-alih memberikan dukungan penuh pada petani kedelai,
pemerintah, dinilai Said bahwa pemerintah tunduk pada tekanan importir dan
pedagang.
"Kenyataan ini tak
hanya menunjukan ketidakpedulian pemerintah pada petani juga menunjukkan
kegagalan pemenuhan janji swasembada kedelai tahun
2014," ungkap Said.
Said pun menilai pencapaian
sawsembada dan kedaulatan pangan tak ada jalan lain selain memberikan dukungan
dan perlindungan penuh pada petani.
“Karena itu kami menuntut
pemerintah berpihak kepada petani dengan mencabut kebijakan impor
besar-besaran. Kebijakan yang dibuat harus komperhensif hulu hilir dan berikan
jaminan harga yang menguntungkan menurut petani” ujar Said.(tribunnews)&(allpollung)