Kebijakan dan Ketidaksiapan Menejemen Pangan Nasional

Kebijakan dan Ketidaksiapan Menejemen Pangan Nasional

Mantan Ketua HKTI Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang juga Anggota DPR dari Komisi IV Siswono Yudho Husodo menilai, melambungnya harga beberapa kebutuhan pokok yang terjadi saat ini membuktikan adanya kesalahan kebijakan pangan dan ketidaksiapan pemerintah untuk mengelola manajemen pangan nasional yang menyengsarakan seluruh warga negara Indonesia.

Lahan Pertanian yang makin menyempit

Permasalahan soal pangan ini jelas dan solusinyapun jelas,Tapi mengapa selalu terjadi. Jadi ada kesalahan dalam kebijakan pangan, kata Mnata ketua HKTI itu pada pers di Gedung Senayan Jakarta, Kamis.lebih lanjut Siswono menjelaskan dari data yang ada kebutuhan pangan Indonesia hampir semuanya dipenuhi melalui impor. Siswono menjelaskan kebutuhan beras, Indonesia masih impor sebesar lima persen. Untuk daging sapi masih impor 20 persen (atau 650 ribu ton), gula impor 37 persen (1,3 juta ton), Gandum impor 100 persen (6,4 juta ton), Bawang putih masih impor 90 persen, begitu pula Jagung masih impor 20 persen.

"Artinya soal pangan kita tergantung negara lain. Kita tidak mandiri di bidang pangan," kata Siswono.

Tantangan Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional

Tantangan Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional

Jumlah dan pertambahan penduduk Indonesia yang tinggi merupakan prioritas utama dalam mengembangkan pertanian Indonesia, khususnya pangan.  Dengan adanya dinamika di tingkat global akibat dari perubahan iklim, kelangkaan energi, finansial, telah merubah gagasan bahwa masalah pangan tidak dapat dipecahkan dengan hanya memperbaiki sistem distribusi pangan global, tetapi masing-masing negara harus memperkuat ketahanan pangannya.    Presiden SBY menegaskan kepada Gubernur, Bupati, Walikota, dan DPRD pada Rapimnas 10 Januari 2011 bahwa Meskipun dalam system perdagangan kita bisa membeli atau menjual, tetapi untuk pangan kita harus menuju kemandirian pangan.  Dalam menjawab review yang dilakukan oleh Tim OECD, Menteri Pertanian mengingatkan bahwa dalam Kebijakan Ketahanan Pangan tercakup kebijakan Kemandirian Pangandan Kedaulatan Pangan. Masalah pangan tidak boleh bertumpu pada ketersediaan pangan dari luar, tetapi harus bertumpu pada ketersediaan pangan dari dalam negeri, tidak boleh bertumpu pada Multi Nasional Coorporate. Investasi memang diperlukan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya peningkatan produksi pangan nasional harus dapat dimanfaatkan agar petani mampu memperoleh peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya.

Tombak Haminjon Part 1

Sebagian Hutan Rakyat di Kabupaten Humbang Hasundutan,Provinsi Sumatera Utara adalah Korban  dari TPL,ayo Mari kita sasksikan Keganasannya.....!