Kebijakan dan Ketidaksiapan Menejemen Pangan Nasional
Mantan Ketua HKTI Himpunan
Kerukunan Tani Indonesia yang juga Anggota DPR dari Komisi IV Siswono
Yudho Husodo menilai, melambungnya harga beberapa kebutuhan pokok yang terjadi
saat ini membuktikan adanya kesalahan kebijakan pangan dan ketidaksiapan
pemerintah untuk mengelola manajemen pangan nasional yang menyengsarakan
seluruh warga negara Indonesia.
 |
| Lahan Pertanian yang makin menyempit |
Permasalahan soal pangan ini
jelas dan solusinyapun jelas,Tapi mengapa selalu terjadi. Jadi ada kesalahan
dalam kebijakan pangan, kata Mnata ketua HKTI itu pada pers di Gedung Senayan
Jakarta, Kamis.lebih lanjut Siswono menjelaskan dari data yang ada kebutuhan
pangan Indonesia hampir semuanya dipenuhi melalui impor. Siswono menjelaskan
kebutuhan beras, Indonesia masih impor sebesar lima persen. Untuk daging sapi
masih impor 20 persen (atau 650 ribu ton), gula impor 37 persen (1,3 juta ton),
Gandum impor 100 persen (6,4 juta ton), Bawang putih masih impor 90 persen,
begitu pula Jagung masih impor 20 persen.
"Artinya soal pangan kita
tergantung negara lain. Kita tidak mandiri di bidang pangan," kata
Siswono.
Menurut Siswono, melambungnya
harga beberapa kebutuhan pokok yang terjadi saat ini adalah bukti ketidaksiapan
pemerintah untuk mengelola manajemen pangan nasional yang menyengsarakan
seluruh warga negara Indonesia.
"Melambungnya harga itu,
membuat pemerintah memotong kompas dalam mengendalikan harga melalui skema
impor dari negara lain," ujar Mantan Ketua HKTI tersebut.
Ketidak siapan pemerintah saat
ini sebagai regulator untuk mengendalikan harga beberapa kebutuhan pokok,
tambahnya dan telah mengakibatkan meningkatnya penderitaan masyarakat.dari data yang ada hingga Juni
2013, telah diimpor cabai 22.737 ton dan bawang merah 60.000 ton dan saat ini
akan ditambah kuota impor cabai sebanyak 9.715 ton dan bawang merah 16.781 ton."Belum lagi komoditas lain
seperti kedelai dan yang sangat ironis garam saja kita impor," tegasnya.
Untuk mengatasi masalah itu,
tambah Siswono, hal yang harus dilakukan adalah menerapkan pola manajemen
pertanian dengan ketat. Artinya, pendataan terhadap luas areal lahan yang
dimiliki Indonesia berapa, pengaturan pola tanam, jadwal panen dan distribusi
yang tepat akan menjadi solusi yang baik,dan hal yang tidak kalah penting
adalah penghapusan praktik-praktik yang tidak benar dalam jalur perdagangan
agribisnis dan hortikultura. Adanya oknum yang menahan produk dan melepasnya
saat harga melambung harus dihapuskan.